TANPA JUDUL

Makassar, 28 April 2006
Catatan Harian


UMPATAN dan caci maki dari keluarga korban penertiban menggema di angkasa. Namun personel TNI dari Kodam VII Wirabuana tidak terpengaruh. Mereka tetap menjalankan tugas menertibkan rumah dinas salah satu purnawirawan TNI di Jl Cenderawasih, Makassar, Jumat (28/4).
Dilematis memang. Pengosongan rumah dinas purnawirawan adalah kebijakan yang sangat dilematis. Di satu sisi eks tentara tersebut dipandang memiliki jasa selama pengabdiannya, namun di sisi lain, ratusan personel TNI yang masih aktif harus menumpang atau mengontrak rumah.
Dua hal yang sangat kontras. Di sinilah kebijaksanaan seorang pemimpin diuji. Panglima Komandan Daerah Militer (Pangdam) VII Wirabuana Mayor Jenderal Arief Budi Sampurno mesti menentukan sikap.
Sekilas, kebijakan untuk menertibkan sebagian rumah dinas merupakan hal yang salah dan terkesan melupakan jasa-jasa para purnawirawan. Tapi setelah mendengar penjelasan panjang lebar giliran saya yang bingung memilih mana yang terbaik, lho?
Pertama kali bertatap muka dengan Pangdam, kesan saya biasa-biasa saja. Namun setelah mendengar dan terlibat dialog, kesan sebagai pemimpin kharismatik mulai timbul. Kesediannya menerima mahasiswa berdialog, siap menghadapi demonstrasi mahasiswa sampai beberapa rahasia intelejen diungkap dihadapan para mahasiswa dan wartawan.
Saat itu, ia sempat berkeluh-kesah seputar masalah yang dihadapi mengenai banyaknya rumah dinas milik kodam difungsikan sebagai milik pribadi. Padahal, menurutnya, rumah tersebut adalah aset negara digunakan sementara oleh para personel TNI yang masih aktif.
Panglima juga memaklumi bahwa sebagian purnawirawan yang masih menempati rumah dinas tidak memiliki rumah pribadi. "Berapa sih gaji seorang tentara?" tanyanya waktu itu. Sementara di satu sisi, ratusan prajurit TNI belum memiliki rumah yang layak ditempati. Sebagian besar bahkan menyewa kontrakan.
Keputusan yang sulit dan berujung pada sebuah tindakan pengosongan. Pagi ini, Jumat (28/4), puluhan keluarga Kolonel (Purn) Syamsir Siri didukung Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan (FKPPI) Makassar berorasi meminta personel TNI untuk menangguhkan pengosongan rumah.